KELENGKAPAN BERKAS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD)





Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Desa 
  1. SK (Kades, Bendahara Desa, Sekdes, Kaur, Kepling, dll)
  2. Daftar Hadir (Kades/Sekdes/Bendahara dan Kaur)
  3. Daftar Nama Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan
  4. Bukti Pengeluaran Kas
  5. Surat Setoran Pajak (bila ada) 

Pengadaan Barang/ Jasa Sampai 50jt
  1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
  2. Surat Pesanan
  3. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
  4. Bukti Pengeluaran Kas (untuk dan a.n. TPK)
  5. Surat Setoran Pajak 
 
Pengadaan Barang/ Jasa Diatas 50jt s.d 200jt
  1. Surat Permintaan Penawaran
  2. Surat Penawaran Harga
  3. Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa
  4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  6. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi
  7. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
  8. Surat Persetujuan Penawaran
  9. Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan
  10. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
  11. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
  12. Surat Kuasa (bila bukan pimpinan Perusahaan)
  13. Foto (Pengumuman di Papan Pengumuman Desa)
  14. Bukti Pengeluaran Kas (untuk dan a.n. TPK)
  15. Surat Setoran Pajak
  16. Tanda Daftar Perusahaan
  17. Surat Izin Gangguan (HO)
  18. Akte Notaris Kepemilikan Perusahaan Berbadan Hukum


Pengadaan Barang/ Jasa Diatas 200jt
  1. Surat Undangan (kepada 2 penyedia)
  2. Surat Permintaan Penawaran
  3. Surat Penawaran Harga
  4. Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa
  5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi
  8. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
  9. Surat Persetujuan Penawaran
  10. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran 
  11. Surat Perjanjian Kerja Sama
  12. Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan
  13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
  14. Berita Acara Pembayaran
  15. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
  16. Surat Kuasa (bila bukan pimpinan Perusahaan)
  17. Foto (Pengumuman di Papan Pengumuman Desa)
  18. Bukti Pengeluaran Kas (untuk dan a.n. TPK)
  19. Surat Setoran Pajak
  20. Tanda Daftar Perusahaan
  21. Surat Izin Gangguan (HO)
  22. Akte Notaris Kepemilikan Perusahaan Berbadan Hukum

Upah Tukang dan Pekerja
  1. Daftar Hadir Pekerja
  2. Daftar Nama Tukang/ Pekerja Penerima Upah
  3. Bukti Pengeluaran Kas
  4. Surat Setoran Pajak (bila ada)

Makanan dan Minuman Rapat
  1. Surat Pesanan
  2. Berita Acara Serah Terima Barang
  3. Undangan rapat
  4. Daftar Hadir Peserta Rapat
  5. Notulen Hasil Rapat Yang Telah Dilaksanakan
  6. Foto Dokumentasi Rapat
  7. Bukti Pengeluaran Kas
  8. Surat Setoran Pajak (bila ada)
Alat Tulis Kantor (ATK) / Cetak/ Penggandaan
  1. Surat Pesanan
  2. Surat Kesanggupan Kerja (untuk memenuhi pesanan)
  3. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
  4. Kwitansi (Bukti Pengeluaran Kas)
  5. Surat Setoran Pajak (bila ada)

Perjalanan Dinas
  1. Undangan (bila dalam rangka memenuhi undangan)
  2. Surat Tugas (ST) dari atasan langsung
  3. Laporan tertulis hasil dari melakukan perjalanan dinas
  4. Bukti Pengeluaran Kas

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
  1. Surat Keputusan
  2. Daftar Nama Penerima Honorarium TPK
  3. Bukti Pengeluaran Kas

BERKAS TAMBAHAN UNTUK MELENGKAPI PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
  1. APBDesa / APBDesa Perubahan
  2. Rencana Anggaran Biaya (R.A.B)
  3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap …….
  4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
  5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  6. Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)
  7. Foto fisik (sebelum, saat pelaksanaan dan selesai) 
  8. Sobekan/ Copy Buku Kas Bendahara
  9. Buku Kas Pembantu Pajak
  10. Rekening Koran/ Copy Buku Bank Desa (Keliatan Uang Masuk dan Ditarik)
  11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
  12. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan (dari TPK ke Kades) 
  13. Papan Proyek (dipasang pada pekerjaan fisik)
  14. SK Perangkat Desa, Kepling, TPK, dll 


Catatan : 
  1. Setiap bukti pengeluaran kas harus mengisi kode rekening, nomor buku kas, halaman buku kas dan tanggalnya
  2. Pajak juga dibukukan ke dalam BKU


SEMOGA DAPAT MEMBANTU PARA KEPALA DESA DAN TEMAN-TEMAN BENDAHARA DESA, WASSALAMUALAIKUM WR.WB.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KODE REMOTE UNIVERSAL ATAU JOKER

Kode Remote Universal Multi Guna Spesial Receiver  - bagi anda yang menggunakan remot universal.( multi guna ), ini saya posting dikarenakan dari permintaan pengunjung, kebetulan lembaran kode remot receiver multi guna ini ada dan saya simpan, kalaupun anda yang kebetulan membutuhkan kode macam-macam receiver dengan multi remoet digital multi guna ini, anda bisa meliihat dan mencoba kode di bawah ini untuk merek reciver masing-masing. Sengaja saya share hanya untuk keperluan saya, apabila suatu saat lembaran rusak saya ada cadangan di blog ini. Dan barangkali saja ada sahabat atau siapapun yang googling mencari kode multi receiver digital ini silahkan cari kode-kodenya yang sesuai dengan receiver anda Caranya : Tentukan merek reciver yg di gunakan.  Tekan SET pada remot sampai lampu indikator menyala.  Masukan kode sesuai merek reciver. KODE REMOTE ALTERNATIF UNTUK RECEIVER  KODE AKSES UNTUK RECEIVER ANDA No Recei...
Baca selengkapnya

EKSPOS HASIL PENGAWASAN

Ekspose Hasil Pengawasan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam proses pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), produk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) merupakan dokumen yang harus disusun dan dipertanggungjawabkan serta dikomunikasikan di antara pihak yang melakukan pemeriksaan dengan pihak yang diperiksa sebelum laporan akhir yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. Dokumen NHP tersebut merupakan bentuk lain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang secara komprehensif dan akumulatif memuat semua hasil pemeriksaan yang ditulis pada setiap KKP dari setiap pemeriksa. NHP dituangkan dalam suatu naskah dinas yang menggambarkan nama pihak yang diperiksa, pihak yang memeriksa, dasar hukum pemeriksaan, waktu pemeriksaan, aspek pemeriksaan dan kerangka logis temuan sampai rekomendasi pemeriksaan . Kerangka logis tersebut meliputi: 1.   Kondisi , yaitu pernyataan yang menggambarkan kesenjangan dan ketidakp...
Baca selengkapnya

CARA LOLOS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TANPA TERTIPU CALO

CARA LOLOS TNI TANPA TERTIPU CALO Untuk mendaftar TNI sebetulnya bukan perkara yang mudah, karena ada banyak tahap yang harus dilalui untuk memakai baju loreng kebanggaan.. Tahap-tahap yang harus kita tempuh adalah : 1.       Tahap Pengumpulan Keterangan (pendaftaran dan apa saja yang harus dipelajari); 2.       Tahap Pengecekan Awal dan Perbaikan (Lakukan General Check Up luar dan dalam, apabila ada kekurangan harap segera diperbaiki), untuk yang satu ini saya sarankan agar dilakukan di Rumah Sakit TNI dan lebih bagus lagi ditempat yang akan dipakai untuk melaksanakan tes Kesehatan; 3.       Tahap Persiapan (Latihan) minimal 6 bulan sebelum tes, makin panjang waktu latihan akan semakin matang saat menghadapi tes; 4.       Tahap Pengecekan akhir (Lakukan General Check up sebelum mendaftar untuk memastikan hasil yang baik dan meyakinkan); dan 5.     ...
Baca selengkapnya