Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3)

Dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara semakin optimal dan sinergi. bagi yang pengen sekedar membaca atau sekedar tau tentang UU MD3 tersebut, langsung aja DOWNLOAD di sini, semoga bermanfaat.

Oiya gan, ane lupa, di bawah ini juga ane kasi perubahannya ya DOWNLOAD di sini, met sore

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KODE REMOTE UNIVERSAL ATAU JOKER

Kode Remote Universal Multi Guna Spesial Receiver  - bagi anda yang menggunakan remot universal.( multi guna ), ini saya posting dikarenakan dari permintaan pengunjung, kebetulan lembaran kode remot receiver multi guna ini ada dan saya simpan, kalaupun anda yang kebetulan membutuhkan kode macam-macam receiver dengan multi remoet digital multi guna ini, anda bisa meliihat dan mencoba kode di bawah ini untuk merek reciver masing-masing. Sengaja saya share hanya untuk keperluan saya, apabila suatu saat lembaran rusak saya ada cadangan di blog ini. Dan barangkali saja ada sahabat atau siapapun yang googling mencari kode multi receiver digital ini silahkan cari kode-kodenya yang sesuai dengan receiver anda Caranya : Tentukan merek reciver yg di gunakan.  Tekan SET pada remot sampai lampu indikator menyala.  Masukan kode sesuai merek reciver. KODE REMOTE ALTERNATIF UNTUK RECEIVER  KODE AKSES UNTUK RECEIVER ANDA No Recei...
Baca selengkapnya

EKSPOS HASIL PENGAWASAN

Ekspose Hasil Pengawasan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam proses pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), produk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) merupakan dokumen yang harus disusun dan dipertanggungjawabkan serta dikomunikasikan di antara pihak yang melakukan pemeriksaan dengan pihak yang diperiksa sebelum laporan akhir yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. Dokumen NHP tersebut merupakan bentuk lain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang secara komprehensif dan akumulatif memuat semua hasil pemeriksaan yang ditulis pada setiap KKP dari setiap pemeriksa. NHP dituangkan dalam suatu naskah dinas yang menggambarkan nama pihak yang diperiksa, pihak yang memeriksa, dasar hukum pemeriksaan, waktu pemeriksaan, aspek pemeriksaan dan kerangka logis temuan sampai rekomendasi pemeriksaan . Kerangka logis tersebut meliputi: 1.   Kondisi , yaitu pernyataan yang menggambarkan kesenjangan dan ketidakp...
Baca selengkapnya

CARA LOLOS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TANPA TERTIPU CALO

CARA LOLOS TNI TANPA TERTIPU CALO Untuk mendaftar TNI sebetulnya bukan perkara yang mudah, karena ada banyak tahap yang harus dilalui untuk memakai baju loreng kebanggaan.. Tahap-tahap yang harus kita tempuh adalah : 1.       Tahap Pengumpulan Keterangan (pendaftaran dan apa saja yang harus dipelajari); 2.       Tahap Pengecekan Awal dan Perbaikan (Lakukan General Check Up luar dan dalam, apabila ada kekurangan harap segera diperbaiki), untuk yang satu ini saya sarankan agar dilakukan di Rumah Sakit TNI dan lebih bagus lagi ditempat yang akan dipakai untuk melaksanakan tes Kesehatan; 3.       Tahap Persiapan (Latihan) minimal 6 bulan sebelum tes, makin panjang waktu latihan akan semakin matang saat menghadapi tes; 4.       Tahap Pengecekan akhir (Lakukan General Check up sebelum mendaftar untuk memastikan hasil yang baik dan meyakinkan); dan 5.     ...
Baca selengkapnya